Lhokseumawe-Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Lhokseumawe mengikuti Coaching Clinic Batch 5 Layanan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah pata tanggal 14,15,21, dan 22 juli 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan andal.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BSSN dalam memperkuat implementasi keamanan siber pada penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai aspek strategis yang berkaitan dengan pengamanan sistem elektronik pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan tata kelola keamanan siber, audit keamanan siber, identitas digital, Cyber Threat Intelligence (CTI), serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung keamanan sistem elektronik pemerintah. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan coaching clinic yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkonsultasi secara langsung mengenai tantangan dan implementasi keamanan siber di instansi masing-masing.

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam mengelola keamanan informasi serta memperkuat tata kelola keamanan siber sesuai dengan kebijakan nasional. Pengetahuan yang diperoleh akan menjadi bekal dalam mengidentifikasi risiko, meningkatkan perlindungan terhadap data dan sistem elektronik, serta mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE dengan memperkuat aspek keamanan siber, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan layanan digital yang aman, andal, dan terpercaya. Sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Siber dan Sandi Negara diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.