Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 melalui metode In-Depth Interview yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (16/7/2026), di OP Room Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi implementasi SAKIP untuk menilai kualitas penerapan manajemen kinerja, keterkaitan perencanaan dan penganggaran, serta pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Evaluasi diikuti oleh Tim SAKIP Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama empat perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Dalam pelaksanaannya, Tim SAKIP Pemerintah Kota Lhokseumawe menyampaikan paparan mengenai implementasi SAKIP serta menyiapkan data dan dokumen pendukung sesuai komponen evaluasi. Perangkat daerah lokus juga memaparkan capaian kinerja dan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Melalui sesi In-Depth Interview, Tim Evaluator Kementerian PANRB melakukan pendalaman terhadap penerapan manajemen kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi sebelumnya.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe memberikan dukungan teknis, termasuk pengelolaan Zoom Meeting, penyediaan perangkat audiovisual, dan memastikan koneksi jaringan tetap optimal selama proses evaluasi berlangsung.

Pelaksanaan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.