Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kota Lhokseumawe Tahun 2026, pada Rabu (09/09/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI/Polri, perangkat desa, SKPD terkait, dunia pendidikan, instansi kesehatan, organisasi kemasyarakatan hingga media massa.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., saat membuka kegiatan, mengatakan penyelenggaraan Sekolah Lapang merupakan bentuk komitmen bersama antara BMKG dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pengetahuan, kapasitas, serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko bencana.

“Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan ini tidak boleh berhenti pada peserta, tetapi harus diteruskan dan disebarluaskan kepada keluarga, komunitas, serta masyarakat di lingkungan masing-masing,” ujar A. Haris.

Ia berharap peserta dapat menjadi pelopor kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya sadar risiko dan siaga bencana di tengah masyarakat.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga kebencanaan. Keterlibatan masyarakat, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, aparat keamanan, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan dan media menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang kuat.

Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas II Aceh Besar, Rudin, S.T., M.Geo., dalam laporannya menyampaikan bahwa Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami merupakan salah satu upaya BMKG untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memahami potensi serta menghadapi ancaman gempa bumi.

Pada pelaksanaan tahun 2026 di Lhokseumawe, kegiatan tersebut mengusung tema “Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempabumi Menuju Indonesia Emas 2045.”

Rudin menjelaskan, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi BMKG dengan pemangku kepentingan di daerah, memperkuat peran BPBD sebagai simpul komunikasi kebencanaan, serta membangun sikap tanggap gempa bumi dan tsunami melalui edukasi kepada masyarakat dan sekolah.

Ketua Tim Bina Operasi DST Deputi Bidang Geofisika BMKG, BPL Dadang Permana, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa karakteristik aktivitas kegempaan di Lhokseumawe turut dipengaruhi keberadaan sesar aktif di daratan.

Berdasarkan catatan BMKG selama periode 2015–2026, terdapat 48 kejadian gempa bumi di sekitar wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, tiga kejadian dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. 

Catatan sejarah gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 juga menjadi pengingat bahwa kawasan pesisir Lhokseumawe memiliki potensi terdampak ancaman gempa bumi dan tsunami.

Untuk mendukung sistem kesiapsiagaan, BMKG telah menempatkan Warning Receiver System (WRS) di Kantor BPBD Kota Lhokseumawe. Peralatan tersebut berfungsi menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami secara real-time untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait.

Dadang menegaskan bahwa keberadaan teknologi harus berjalan beriringan dengan kesiapan masyarakat.

“Setinggi apa pun teknologi yang kita operasikan, upaya mitigasi tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya kesiapan dari masyarakat,” tegasnya.