Lhokseumawe – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Lhokseumawe memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Senin (27/7/2026).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait. Dari Kota Lhokseumawe, kegiatan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), serta statistik.

Dalam rakor tersebut dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, upaya menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Daerah yang ditunjuk akan menyampaikan paparan mengenai kondisi pergerakan harga, tantangan yang dihadapi, dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan.

Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, Diskominfo Kota Lhokseumawe memastikan seluruh sarana pendukung konferensi virtual berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan rapat koordinasi berlangsung lancar tanpa kendala teknis. Fasilitasi ini merupakan bagian dari komitmen Diskominfo dalam mendukung koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui rakor rutin ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas inflasi, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat, serta mempercepat implementasi Program 3 Juta Rumah guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.