Takengon – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe mengikuti kegiatan Workshop Pelembagaan Satu Data Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership – Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 16–18 September 2026, bertempat di Aula Hotel Grand Bayu Hill, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Workshop tersebut diikuti oleh perwakilan Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota se-Aceh, termasuk unsur perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika dan statistik.
Keikutsertaan Diskominfo Kota Lhokseumawe dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kelembagaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, khususnya dalam mendukung tata kelola data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Workshop menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, serta AIP-SKALA.
Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, tahapan penyelenggaraan Satu Data, kelembagaan Satu Data Daerah, sinergi antar-pelaksana, penyelenggaraan Forum Satu Data, penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas, hingga penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah.
Selain pembekalan materi, peserta juga mengikuti simulasi Forum Satu Data serta praktik penggunaan Portal Satu Data Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola data sekaligus memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data.
Melalui keikutsertaan tersebut, Diskominfo Kota Lhokseumawe terus mendukung penguatan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data dan mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
